Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pasal 20, criteria didalam penyusunan WUP komoditi mineral logam adalah : memiliki formasi batuan pembawa mineral logam termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi, memiliki singkapan geologi untuk mineral logam, memiliki potensi sumber daya mineral, memiliki satu atau lebih jenis mineral .
Get Price
Jun 20, 2011· C. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. D. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi: 1.
Get Price
Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 11 Bupati/Walikota wajib mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 10 di dalam izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel yang diterbitkan.
Get Price
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG Rumusan Masalah Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas? Faktorfaktor apa yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang? Upaya hukum apa yang harus dilakukan untuk .
Get Price
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.
Get Price
KASONGAN, – Pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan dikumpulkan oleh aparat gabungan baik dari Polres Katingan, dan Polsek Tewang Sanggalang Garing serta TNI. Penambang ini dikumpulkan untuk diberikan peringatan supaya menghentikan aktivitas penambangan illegal tersebut.
Get Price
peraturan perundangundangan yang berlaku. Penambangan timah di pulau Bangka terdapat 3 kelompok besar yang memiliki hak atau kuasa untuk melakukan penambangan yaitu antara lain : 1) Kuasa Penambangan PT. Timah (KP PT. Timah). 2) Kuasa Penambangan PT. KOBATIN (K P PT. KOBATIN). 3) Tambang Rakyat (T R).
Aktivitas penambangan yang tanpa batas dan tak terkendali di Gunung Botak telah meninggalkan berbagai permasalahan, baik permasalahan sosial, hukum, maupun lingkungan hidup. Dalam penulisan ini dibatasi pada aspek hukum dari kegiatan penambangan emas di Gunung Botak yang lebih dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Get Price
Di dalam kedua peraturan itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak diperbolehkan/dilarang. Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan PP No. 75 Th. 2001 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201//1986 penambangan emas di sungai tidak boleh dilakukan/dilarang.
Get Price
Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. . masalah lingkungan karena cekungancekungan bekas penambangan yang tidak sebelumnya bekerja di perusahaan yang mengelola penambangan timah. GO TO » Request for quotation
Get Price
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.
Get Price
Agar dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan dapat dilaksanakan, secara berencana, maka Pembentukan Peraturan Perundangundangan perlu dilakukan berdasarkan Program Legislasi Nasional. ... Penambangan Emas ... Mari bergabung bersama kami di BOLAVITA Untuk Informasi Selanjutnya silahkan menghubungi CS 24 jam kami Livechat : Tersedia di ...
Get Price
Jadi dalam hal ini terjadi tumpang tindih dan ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundangundangan dalam penentuan kepastian kawasan hutan mempersulit investor atau masyarakat setempat untuk mengembangkan daerahnya. Dalam ketentuan pasal 7 Undangundang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyebutkan bahwa:
Get Price
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Studi Pada PT. Antam Cikotok di Kabupaten Lebak Provinsi Banten) (Priyatna, Hamid) lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundangundangan. Penelitian yang .
Get Price
Untuk penyelamatan sungai Batanghari akibat kerusakan morfologinya akibat penambangan emas dan batubara di badan sungai dan di sempadan sungai, maka perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang undangan tentang ; pertambangan, sumberdaya air, kehutanan, tata ruang.
Get Price
PerMen LH Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Timah; ... Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ... PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ...
Get Price
Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah. ... Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ... Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.
Get Price
dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundangundang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundangundangan yang .
Get Price
Yani Zagaroa dari Walhi mengatakan, 58 persen atau hektare (ha) lahan di Sumbawa sudah dikapling untuk pertambangan yang emas, sedang di seluruh NTB seluas 68 persen atau ha lebih di Sumbawa. Di Batu Hijau, Sumbawa Barat, saja ha lahan digunakan untuk pertambangan emas .
Get Price
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) teken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Pemerintah memandang diperlukan pengaturan penggunaan merkuri ini agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan ...
Get Price
Agar dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan dapat dilaksanakan, secara berencana, maka Pembentukan Peraturan Perundangundangan perlu dilakukan berdasarkan Program Legislasi Nasional. ... Penambangan Emas ... Mari bergabung bersama kami di BOLAVITA Untuk Informasi Selanjutnya silahkan menghubungi CS 24 jam kami Livechat : Tersedia di ...
Get Price